Para purnawirawan jenderal yang tergabung dalam Gerakan Bela Negara mengecam Hendropriyono. “Dia lupa namanya Abdullah Mahmud Hendropriyono,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal (purn) Agustadi Sasongko, Rabu (8/5) kepada para wartawan di Jakarta.

Agustadi juga menyatakan bahwa masalah seperti ini jangan dikaitkan dengan suku dan agama. Ia mengingatkan banyak orang keturunan Arab yang berjasa untuk Indonesia. Seperti orang yang menyediakan untuk proklamasi kemerdekaan, itu orang Arab. “Dia lupa, seperti Ahok dibuat lupa oleh Allah,” kata Agustadi yang juga Ketua Dewan Pertimbangan GBN.

Pernyataan Agustadi itu dikeluarkan menanggapi ucapan Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Hendropriyono kepada wartawan pada Selasa (7/5), yang melontarkan peringatan kepada Habib Rizieq dan Yusuf Martak agar tidak merusak tertib sosial di dalam negeri.

Dalam pernyataan itu Hendro juga mengungkit-ungkit warga Indonesia keturunan Arab. Ia berkata bahwa banyak warga keturunan Arab mendapat penghormatan dari masyarakat. Karena itu ia meminta sebagian warga keturunan Arab tidak melakukan provokasi atau ajakan turun ke jalan.

Melihat kondisi yang cenderung memanas akhir-akhir ini, Agustadi menyarankan agar pihak 01, 02, KPU, Bawaslu dan TNI Polri diduk bersama.

Pasca pelaksanaan Pemilu 2019, GBN mendapat perhatian dan aduan dari masyarakat yang menyatakan, banyak masalah pelik berupa aduan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Proses
Pemilihan Umum berlangsung, hingga gugurnya para KPPS yang mencapai lebih dari 500 orang hingga awal Mei 2019 ini. Bahkan, sebagian masyarakat berani menyatakan, kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Antara lain, hilangnya beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), upaya pencurian C1, hingga kasus salah input C1 dalam rekapitulasi penghitungan suara. Gugurnya para petugas KPPS juga telah memicu pembentukan tim pencari fakta penyebab berbagai kematian tersebut. “Apabila ini terus berlangsung, akan memicu potensi konflik yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Mayjen (purn) Budi Sujana dalam acara yang sama.

Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali”. Selain itu, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 juga menyatakan, “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.” Bahkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 menyatakan, “Dalam
menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien”.

Budi Sujana juga mengeluhkan adanya kader-kader komunis gaya baru yang masuk ke sejumlah partai. Ia juga mengeluhkan posisi Indonesia yang kini tenggelam dalam penjajahan ekonomi dan budaya asing. Ia mengutip perkataan pendiri bangsa Bung Hatta yang menyatakan,”Daripada dijajah kembali, lebih baik NKRI tenggelam.” l Hidayat